KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING 

THE ABOLITION OF FORCED LABOUR 

(KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA) 

Read more »

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 

DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF 

ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN) 

Read more »

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : SE-07/MEN/1990 TENTANG PENGELOMPOKAN UPAH

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP- 201/MEN/2001 TENTANG KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR : KEP. 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

UNDANG-UNDANG NO. 21 TH 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH