Rakyat Indonesia dan Pembebasannya I

Rakyat Indonesia dan Pembebasannya BAB I

Indonesia Dalam Sistem Kapitalis Dunia
Umat manusia mempunyai sejarah yang panjang
selama ribuan tahun. Dari sejarah yang panjang
tersebut terdapat ciri-ciri pokok dan pola-pola
umum untuk memahami dan melihat perkembangan
manusia dan moif-motif yang menyebabkan
kemajuan peradaban manusia. Setiap tahap dan
pola masyarakat yang ada di bumi ini, termasuk
masyarakat Indonesia harus dilihat dari
perkembangan cara-cara manusia memenuhi
kebutuhan hidupnya. Bagaimana manusia
menghidupi dirinya akan menentukan posisi dan
kepentingannya dalam masyarakat, karena itu
dapat ditentukan bahwa kepemilikan dari alat-alat/­
sarana-sarana produksi merupakan akar, sebab,
asal muasal dari motif-motif penindasan atau
pembebasan umat manusia. Sejarah manusia
berkembang melalui tahap-tahap perkembangan
sejarah masyarakatnya. Kapitalisme merupakan
suatu tahap masyarakat produksi komoditi (barang
dagangan) yang maju dan melimpah. Dan, dalam
masyarakat kapitalisme, pemegang modal
menentukan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat
secara keseluruhan. Kekayaan sumber daya alam,
teknologi dan sumber daya manusia yang ada
dibumi sebetulnya cukup menghidupi seluruh umat
manusia. Tapi, dibawah hubungan masyarakat
kapitalisme, semua syarat-syarat kehidupan yang
adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi
dirampas untuk kenikmatan sekelompok golongan
yang minoritas. Sejarah ekspansi (perluasan)
kapitalisme di Indonesia masuk berbarengan
dengan kolonialisme dan imperialisme.
Perkembangan tersebut menyebakan tidak
tuntasnya proses penaklukan feodalisme (lokal) ke
dalam sistem masyarakat yang lebih maju. Sisa-
sisa kultur feodalisme tetap bertahan dan hidup
untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kelas
dominan masyarakat yang lebih maju. Proses
penetrasi, akumulasi dan penyerapan masyarakat
Indonesia dalam kapitalisme dunia, secara ekstrim,
dilakukan melalui pemaksaan-pemaksaan dan
persekongkolan dengan penguasa elit Indonesia di
lingkungan militer dan birokrasi. Proses integrasi
masyarakat Indonesia yang kaya sumber tenaga
kerja dan sumber-sumber alam ke dalam sistem
kapitalisme dunia diawali dengan tumbangnya
pemerintahan koalisi konstitusional dibawah
pemerintahan presiden Sukarno. Tumbangnya
suatu koalisi pimpinan Sukarno merupakan suatu
syarat-syarat politik yang tidak terhindarkan dari
strategi imperialisme untuk memusnahkan
kekuatan-kekuatan politik masyarakat Indonesia
yang menolak corak masyarakat kapitalis sebagai
dasar dalam hubungan sosial masyarakat. Dengan
tumbangnya pemerintahan koalisi pimpinan
Sukarno, dipasangkanlah rantai kapitalisme keleher
masyarakat Indonesia. Babak eksploitasi
(penghisapan) kapitalisme tersebut dilakukan
dengan memanipulasi dan mengebiri alat-alat
politik demokrasi yang ada seperti Parlemen, pemilu
dan lima paket UU politik. Tapi, pada substansinya,
ABRI/TNI lah yang mengontrol semua ruang politik
masyarakat dengan menciptakan suatu negara
yang berwatak militeris-kapitalis. Militeris dalam
mekanisme kontrol dan mempertahankan
kekuasaan politik. Kapitalis dalam arti
kepentingan-kepentingan yang dibelanya. Dengan
syarat-syarat ekonomi politik tersebut dimulai lah
suatu akumulasi modal dengan cara-cara primitif
atas masyarakat Indonesia. Kaum buruh dan
kekayaan alam diekploitasi sehabis-habisnya
dengan brutal untuk mengembang biakkan induk-
induk imperialis Jepang, Amerika, Korea Selatan,
Inggris, Taiwan, Hongkong, Jerman, dll.
Konspirasi-konspirasi antar imperialis seperti APEC,
NAFTA, AFTA, European Union (EU) diciptakan
untuk semakin merangsang penghisapan dan
mengoptimalkan perbudakan sebuah masyarakat di
suatu bangsa untuk kepentingan perusahaan multi-
nasional. Masyarakat Indonesia di bawah rejim
orde baru, kaum buruh khususnya, terserap
kedalam arus bah globalisasi kapital. Semua
kongsi-kongsi perdagangan antar bangsa tersebut
pada prinsipnya adalah salah satu jalan sistem
Kapitalisme untuk membagi-bagikan pasar buruh
murah dan sumberdaya alam agar terhindar dari
krisis dan tetap mempertahankan hegemoni politik
mereka. Kompromi-kompromi di antara pemegang
kapital multi nasional dalam berbagai kongsi
perdagangan regional adalah salah satu cara agar
rivalitas akumulasi modal tidak meledak menjadi
perang fisik terbuka dengan menggunakan operasi
perang seperti PD I dan PD II. Desakan-desakan
imperialis pun tidak kuasa ditahan oleh banyak
bangsa-bangsa Dunia Ketiga. Kebijakan
perdagangan pemerintah di manapun termasuk
Indonesia lalu disesuaikan dengan paket deregulasi
ekonomi sebagaimana tampak dengan
dikeluarkannya peraturan yang membolehkan modal
asing melakukan investasi 100% pada tahun 1994.
Paket-paket deregulasi dan perundangan
merupakan mega proyek dari Bank Dunia untuk
mengintegrasikan dunia dalam hegemoni
neoliberalisme. Sehingga investasi asing yang
masuk ke Indonesia terus meningkat.